Bank Bangladesh memerintahkan penyedia layanan keuangan seluler untuk membatasi transaksi perjudian online – Dhaka, Bangladesh — Bank Sentral Bangladesh (Bangladesh Bank) telah mengeluarkan perintah resmi kepada seluruh penyedia layanan keuangan seluler (mobile financial service/MFS) dan lembaga pembayaran digital di negara tersebut untuk membatasi serta memblokir semua transaksi yang terkait dengan aktivitas perjudian online. Langkah tegas kiano88 ini diambil setelah meningkatnya kekhawatiran pemerintah mengenai arus dana ilegal, pencucian uang, serta meningkatnya popularitas platform judi daring di kalangan masyarakat muda.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya nasional yang lebih luas untuk memerangi kejahatan keuangan berbasis digital dan melindungi stabilitas ekonomi serta moral publik di tengah pesatnya pertumbuhan layanan keuangan berbasis ponsel di Bangladesh.
Latar Belakang: Lonjakan Perjudian Online di Bangladesh
Dalam beberapa tahun terakhir, Bangladesh telah mengalami lonjakan signifikan dalam penggunaan platform perjudian online, termasuk taruhan olahraga, kasino virtual, dan permainan berbasis hadiah tunai. Meskipun perjudian dilarang secara hukum di negara tersebut berdasarkan Public Gambling Act 1867, banyak situs asing yang beroperasi tanpa izin, memanfaatkan celah dalam sistem pembayaran digital.
Sebagian besar pemain mengakses situs tersebut melalui VPN dan e-wallet internasional, sedangkan pembayaran dilakukan melalui layanan keuangan seluler domestik seperti bKash, Nagad, dan Rocket, yang merupakan tulang punggung transaksi digital di Bangladesh.
Menurut laporan internal Bangladesh Bank, ratusan juta taka telah berpindah tangan setiap bulan melalui transaksi yang diduga terkait dengan perjudian ilegal, menyebabkan kekhawatiran serius tentang pencucian uang dan potensi kerugian ekonomi nasional.
Perintah Resmi dari Bank Sentral
Dalam surat edaran yang dikeluarkan pada awal November 2025, Bangladesh Bank secara tegas menginstruksikan seluruh penyedia MFS untuk:
-
Memantau dan memblokir semua transaksi yang terindikasi digunakan untuk perjudian online atau transfer ke platform perjudian asing.
-
Memperketat sistem Know Your Customer (KYC) untuk memastikan pengguna terdaftar tidak menggunakan akun mereka untuk aktivitas ilegal.
-
Melaporkan transaksi mencurigakan (Suspicious Transaction Reports/STR) kepada Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) untuk penyelidikan lebih lanjut.
-
Menangguhkan atau menutup akun pengguna yang terbukti terlibat dalam transaksi perjudian.
Bank sentral juga memperingatkan bahwa perusahaan yang gagal mematuhi instruksi ini akan menghadapi sanksi berat, termasuk denda besar dan pencabutan izin operasional.
“Perjudian online adalah aktivitas ilegal di Bangladesh. Lembaga keuangan digital tidak boleh menjadi saluran bagi perputaran uang haram,” ujar seorang pejabat senior Bangladesh Bank dalam pernyataan resminya. “Kami berkomitmen menjaga integritas sistem pembayaran nasional.”
Tanggapan dari Penyedia Layanan
Operator keuangan digital besar seperti bKash dan Nagad segera menanggapi arahan tersebut dengan mengumumkan serangkaian langkah kepatuhan tambahan.
Perwakilan bKash menyatakan bahwa perusahaan telah mengaktifkan algoritme deteksi transaksi berisiko tinggi untuk mengenali pola aktivitas mencurigakan yang mengarah pada perjudian daring.
“Kami bekerja sama dengan regulator dan otoritas keamanan siber untuk memastikan platform kami tidak disalahgunakan,” ujar juru bicara bKash. “Sebagai perusahaan fintech, kami mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga keamanan dan stabilitas ekonomi digital.”
Sementara itu, Nagad mengonfirmasi bahwa mereka telah menangguhkan sejumlah akun pelanggan yang terbukti mengirim dana ke situs taruhan online asing. Perusahaan itu menambahkan bahwa sebagian besar transaksi tersebut dilakukan melalui kode pembayaran pihak ketiga (merchant code) yang meniru toko online atau penyedia hiburan.
Perjudian Daring Sebagai Ancaman Sosial
Selain aspek ekonomi, pemerintah Bangladesh juga menyoroti dampak sosial dan moral dari meningkatnya aktivitas perjudian daring. Banyak laporan menunjukkan bahwa remaja dan mahasiswa menjadi kelompok yang paling rentan terhadap promosi perjudian, terutama melalui media sosial dan aplikasi pesan instan.
Kementerian Dalam Negeri mencatat adanya peningkatan signifikan dalam kasus penipuan digital dan kebangkrutan pribadi yang terkait dengan taruhan online. Beberapa korban bahkan dilaporkan terjerat utang setelah menggunakan pinjaman mikro untuk membiayai kebiasaan berjudi mereka.
Dalam konteks tersebut, keputusan Bangladesh Bank dianggap sebagai tindakan preventif untuk melindungi generasi muda dari kecanduan dan kerugian finansial.
“Langkah ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal melindungi masyarakat dari jebakan perjudian yang menyesatkan,” ujar seorang anggota parlemen dari Partai Liga Awami. “Kita tidak boleh membiarkan teknologi digunakan untuk menghancurkan masa depan warga negara.”
Tantangan dalam Implementasi
Meskipun kebijakan ini mendapat dukungan luas, pelaksanaannya tidak akan mudah. Banyak situs perjudian yang beroperasi dari luar negeri, menggunakan server terenkripsi dan gateway pembayaran anonim.
Analis teknologi keuangan memperingatkan bahwa pemblokiran transaksi domestik mungkin tidak cukup jika pemain masih dapat mengakses platform melalui mata uang kripto atau sistem pembayaran lintas batas seperti Payoneer dan Binance Pay.
Untuk itu, BFIU dilaporkan sedang bekerja sama dengan Interpol dan lembaga keuangan internasional guna melacak jalur uang lintas negara yang terkait dengan perjudian daring.
Selain itu, beberapa pakar menyarankan agar pemerintah juga meluncurkan kampanye edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko perjudian online dan memberikan dukungan kepada mereka yang kecanduan.
Arah Kebijakan ke Depan
Langkah Bank Bangladesh ini sejalan dengan kebijakan global yang semakin ketat terhadap perjudian digital, di mana sejumlah negara Asia Selatan seperti India, Sri Lanka, dan Nepal juga telah mengeluarkan regulasi serupa.
Pemerintah Bangladesh menegaskan bahwa mereka akan terus meninjau dan memperbarui kerangka hukum keuangan digital untuk memastikan sistem pembayaran nasional tetap aman dan transparan.
“Kami tidak menentang inovasi finansial,” kata pejabat dari Kementerian Keuangan. “Namun, teknologi harus digunakan untuk memberdayakan masyarakat, bukan untuk memfasilitasi kegiatan ilegal.”
Kesimpulan
Dengan kebijakan baru ini, Bangladesh Bank menegaskan perannya sebagai penjaga stabilitas ekonomi digital dan pelindung kepentingan publik. Pembatasan transaksi perjudian online diharapkan dapat mengurangi risiko pencucian uang, penipuan, serta melindungi warga dari dampak sosial negatif.
Namun, para ahli memperingatkan bahwa efektivitas kebijakan ini akan bergantung pada kolaborasi lintas sektor, termasuk regulator, penyedia fintech, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sendiri.
Dalam era di mana batas antara teknologi dan perilaku konsumen semakin kabur, Bangladesh kini menghadapi tantangan besar: menjaga inovasi tetap tumbuh, tanpa mengorbankan etika dan keamanan nasional.
