Pemerintah Tuntaskan Proyek Nasional – Pemerintah Klaim Tuntaskan 198 Proyek Strategis Nasional Selama 2016-2024
Pemerintah mengklaim telah menyelesaikan 198 proyek strategis nasional selama delapan tahun terakhir. Kini, pemerintah tengah memetakan proyek yang akan dituntaskan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo serta berlanjut pada rezim Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Pemerintah mengklaim telah menuntaskan 198 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan selama 2016-2024. Di luar itu, masih ada 89 PSN. Statusnya, 32 proyek dan 10 program beroperasi sebagian serta 44 proyek dan 3 program masih dalam tahap konstruksi.
”Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, penyesuaian daftar PSN yang bisa diselesaikan tahun ini serta PSN yang dilanjutkan pada periode berikutnya adalah PSN yang tak membutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Menteri venetian89 Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Nasional Percepatan dan Pra-Evaluasi PSN di Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Estimasi realisasi investasi PSN tuntas secara nasional mencapai Rp 1.614 triliun yang menyerap 2,71 juta tenaga kerja. Tahun ini, 41 PSN senilai Rp 554 triliun ditargetkan selesai.
Pembangunan mineral kritis (critical mineral)terdiri atas 16 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 248,75 triliun. Hal ini mencakup hilirisasi nikel, hilirisasi tembaga, hilirisasi bauksit alumina, serta hilirisasi pasir besi.
”Dari proyek strategis ini, diharapkan menjadi backbone dari transformasi perekonomian dan komitmen dari para stakeholder dalam menyelesaikan program secara tepat waktu,” kata Airlangga.
Dalam acara itu, hadir pula sejumlah pejabat publik. Di antaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, dan Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
Airlangga melanjutkan, ada 16 PSN baru yang terdiri atas 14 proyek serta dua program pada tahun 2024 yang tak menggunakan APBN. Butuh percepatan perizinan, pengadaan lahan, dan pemenuhan pembiayaan (financial close)guna menggenjot proyek-proyek tersebut.
Dari sektor transportasi, ada 35 PSN yang digarap Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Proyek itu terbagi atas sektor bandara sebanyak 7 PSN, sektor kereta api dengan 13 PSN, serta pelabuhan sebanyak 15 PSN.
Setengah dari PSN itu atau 25 proyek berstatus tuntas kontruksi. Tahun ini, Kemenhub menargetkan empat proyek selesai. Keempatnya adalah pengembangan pelabuhan Sorong, pengembangan pelabuhan Benoa (BMTH), jalur ganda (double track) kereta api Jawa bagian selatan, serta kereta api logistik Lahat-Kertapati, Sumatera Selatan.
Sementara itu, enam proyek lainnya akan diselesaikan setelah 2024. Secara keseluruhan, PSN yang digarap telah memenuhi 82,5 persen dari keseluruhan proyek pada 2020-2024.
Budi mengatakan, proyek-proyek yang dibangun, khususnya bandara, ditujukan untuk mendongkrak perekonomian daerah, seperti industri pariwisata. Ia berharap para pelaku usaha juga mendukung proyek-proyek yang dibangun.
Pada masa pemerintahan selanjutnya, PSN sektor transportasi akan mengacu pada transportasi penyeberangan dan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara.
”Peningkatan prasarana transportasi penyeberangan merupakan antisipasi pergerakan masyarakat yang masif pada momen-momen tertentu, seperti pada Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk,” kata Budi.
Evaluasi proyek
PSN dan kawasan ekonomi khusus (KEK) akan dievaluasi. Pembahasan secara komprehensif akan dilakukan pemerintah untuk menilai dan memutuskan proyek-proyek apa saja yang pantas mempertahankan status PSN dan apa saja yang perlu dicabut.
”Pemerintah sekarang tak mau meninggalkan proyek kawasan atau apa pun yang berpotensi mangkrak sehingga perlu evaluasi secara komprehensif. Kami akan evaluasi, akhir Juni nanti posisi seperti apa,” ujar Susiwijono yang juga Pelaksana Tugas Deputi VI Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Bidang Perekonomian.
Capaian kinerja PSN akan dilaksanakan mulai Juni 2024. Pra-evaluasi dilakukan guna memastikan PSN yang masih berproses setelah tahun ini dapat berlanjut dan tak membebani pemerintahan selanjutnya.
Indikator yang akan dievaluasi mencakup perizinan, transaksi, konstruksi, dan operasi. Hasil evaluasi secara komprehensif akan dilaporkan kepada Presiden pada Juni 2024 untuk penyesuaian daftar PSN. Tindak lanjut ini sekaligus penyesuaian terhadap agenda pemerintah selanjutnya.
”Kalau PSN dari total 233 (badan usaha), katakanlah ada sekian persen tak memenuhi kriteria yang kami tetapkan, maka akan kami keluarkan, cabut dari PSN. Dengan demikian, mereka tak menikmati hak istimewaserta fasilitas PSN,” kata Susiwijono.
