APBN 2025 Bentukan Jokowi – APBN 2025 Bentukan Jokowi Berpeluang Dirombak Setelah Prabowo Menjabat. Dorongan untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau APBN-P setelah pemerintah resmi berganti menguat. Muncul sejumlah kemungkinan, dari menurunkan dulu angka defisit di APBN 2025 hingga sinyal ”liar” merevisi Undang-Undang Keuangan Negara guna melebarkan batas defisit ke atas 3 persen dari PDB.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, mengatakan, di setiap masa transisi, ada mekanisme pembahasan APBN-P yang bisa ditempuh presiden terpilih untuk menyesuaikan ulang APBN yang sudah disusun pemerintah lama agar lebih sejalan dengan program dan visi-misinya.
Peluang pembahasan APBN-P dalam masa transisi pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto kali ini juga menguat. Sebab, waktu yang tersisa untuk membahas RAPBN 2025 semakin singkat. Asumsi makro dan postur fiskal sudah harus disepakati sebelum penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2025 oleh Presiden Jokowi ke DPR, Agustus mendatang.
Penyusunan anggaran yang saklek pun sulit dicapai dalam waktu dekat. Apalagi, jumlah dan nomenklatur kementerian dan lembaga (K/L) pun saat ini masih berpotensi berubah dan bertambah. Misbakhun, sebagai bagian dari partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, meyakini skema APBN-P akan ditempuh oleh Prabowo kelak.
”Pak Prabowo pasti punya visi-misi https://zavalacompleteautocare.com/ sendiri, yang baru bisa diwujudkan dengan anggaran negara. Nah, apakah anggaran yang saat ini disusun (rezim Jokowi) sudah meng-cover hingga ke sana? Apalagi, ini masih mau ada penambahan jumlah menteri, nomenklatur, pasti APBN harus disesuaikan lagi,” katanya, Jumat (14/6/2024).
Keinginan untuk membahas APBN-P baru muncul belakangan. Sebelumnya, dengan dalih pemerintahan yang keberlanjutan, APBN-P tidak direncanakan. Sebaliknya, program-program Prabowo sejak awal dijanjikan masuk dalam APBN transisi yang disusun rezim Jokowi agar Prabowo-Gibran bisa langsung bekerja setelah dilantik, tanpa perlu repot-repot membahas APBN-P lagi.
Leluasa atur makan gratis
Lewat pembahasan APBN-P, Prabowo dinilai bisa lebih leluasa memasukkan alokasi anggaran untuk program-program unggulannya, seperti makan bergizi gratis bagi anak sekolah, balita, dan ibu hamil, yang penuh pro-kontra dan membutuhkan dana besar.
Defisit fiskal yang lebih rendah untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo itu memang merupakan aspirasi dari tim Prabowo.
”Itu pasti akan dibahas di sana (APBN-P). Berapa target siswa yang akan mendapatkan program itu, mulai kapan, mekanisme anggarannya seperti apa, K/L mana yang bertanggung jawab. Desain itu sudah disiapkan oleh tim Pak Prabowo yang selama ini menyiapkan visi-misi pemerintahannya,” ujar Misbakhun.
Untuk memberi ruang fiskal bagi pemerintah baru di APBN-P kelak, beberapa opsi mengemuka. Salah satunya, usulan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa agar defisit APBN ditekan dari target awal yang disepakati sebesar 2,45-2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB) menjadi 1,5-1,8 persen dari PDB.
Perlu diketahui, pengelolaan anggaran negara dipagari oleh sejumlah rambu-rambu. Agar keuangan negara tidak ”tekor” dan utang membengkak melebihi kemampuan, Undang-Undang Keuangan Negara selama ini mengatur bahwa defisit APBN paling maksimal adalah 3 persen dari PDB.
Jika defisit pada APBN 2025 disepakati 2,45-2,82 persen dari PDB, Prabowo hanya memiliki sisa ruang fiskal 0,55-0,18 persen dari PDB untuk ”diutak-atik” saat mengubah APBN. Namun, jika defisit diturunkan ke 1,5-1,8 persen dari PDB, Prabowo punya ruang lebih besar hingga 1,5-1,2 persen dari PDB untuk menyesuaikan program dan kebijakannya dalam APBN-P.
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo, yang merupakan bagian dari koalisi pendukung Prabowo-Gibran, mengatakan, defisit fiskal yang lebih rendah untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo itu memang merupakan aspirasi dari tim Prabowo. ”Itu untuk menunjukkan komitmen kuat (pemerintahan Prabowo) menjaga disiplin fiskal,” katanya.
Dengan defisit yang lebih rendah di rentang 1,5-1,8 persen dari PDB, ruang gerak di pembahasan APBN-P bisa lebih fleksibel. ”APBN-P sebagai langkah jaga-jaga jika perekonomian dunia dan Indonesia bergerak terlalu jauh dari asumsi APBN yang sekarang sudah disusun pemerintahan Jokowi,” ucap Drajad.
Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P Dolfie Othniel Frederic menyarankan agar pemerintahan Jokowi tidak perlu terlalu banyak memasukkan program miliknya dalam RAPBN 2025. APBN transisi semestinya cukup berisi belanja rutin pemerintah yang bersifat wajib untuk menjamin pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi.
