Daya Saing Indonesia Menguat – Daya Saing Indonesia Menguat, Parsial atau Fundamental?. Pemerintah mengklaim kenaikan peringkat daya saing Indonesia. Namun, fundamental ekonomi Indonesia dinilai pengamat masih tidak meningkat signifikan.
Saat memberi pengantar di sidang signalgacor kabinet paripurna pada Senin (24/6/2024), Presiden Joko Widodo dengan gembira menyebutkan kenaikan daya saing Indonesia dalam pemeringkatan daya saing yang dikeluarkan Institute for Management Development (IMD). Dari 67 negara, Indonesia berada di posisi ke-27 mengalahkan Inggris di peringkat ke-28, Malaysia di urutan ke-34, Jepang di nomor 38, Filipina di posisi ke-52, dan Turki di urutan ke-53.
Dalam situs IMD.org, peringkat teratas tetap Singapura yang diikuti secara berturut-turut oleh Swiss, Denmark, Irlandia, Hong Kong, Swedia, Uni Emirat Arab, Taiwan, Belanda, dan Norwegia. Adapun Thailand ada di posisi ke-25.
”(Posisi) Jepang turun karena pelemahan mata uang dan penurunan produktivitas. Malaysia (turun) karena pelemahan mata uang dan stabilitas politik. Artinya, stabilitas politik penting, stabilitas mata uang penting, peningkatan produktivitas juga penting,” tutur Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin ini.
(Posisi) Jepang turun karena pelemahan mata uang dan penurunan produktivitas. Malaysia (turun) karena pelemahan mata uang dan stabilitas politik. Artinya, stabilitas politik penting, stabilitas mata uang penting, peningkatan produktivitas juga penting.
Presiden menilai kenaikan daya saing Indonesia karena pemerintahan, dunia usaha, dan ekonomi Indonesia dinilai baik. ”Karena Undang-Undang Cipta Kerja, kita mengalami peningkatan karena dunia bisnis kita semakin kompetitif, tenaga kerja dan produktivitas kita naik 6,” tuturnya.Namun, beberapa indikator yang dinilai masih lemah adalah kesehatan, pendidikan, sains, dan teknologi.
Kondisi ekonomi tak menentu
Seusai sidang kabinet, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kondisi ekonomi tidak menentu di tengah kondisi geopolitik saat ini masih panjang. Penguatan dollar AS dan suku bunga di negara maju yang masih dipertahankan tinggi juga masih akan terjadi.
Karena itu, depresiasi nilai tukar di seluruh dunia termasuk rupiah masih terjadi. Harga beberapa komoditas yang naik, seperti CPO, nikel, dan tembaga, diharapkan dapat mendongkrak nilai ekspor Indonesia. Ekonomi Indonesia sendiri tumbuh di 5,11 persen.
Kondisi ekonomi tidak menentu di tengah kondisi geopolitik saat ini masih panjang.
Adapun kredit restrukturisasi akibat Covid-19 seharusnya jatuh tempo pada Maret 2024. Presiden Jokowi, kata Airlangga, mengarahkan supaya diusulkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Gubernur Bank Indonesia supaya diundurkan ke 2025.
Langkah lainnya, kata Airlangga, Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan penerbitan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang disinkronkan dengan penerbitan Surat Berharga Negara dari Kementerian Keuangan.
”Dari segi fundamental, ekonomi kita dibandingkan negara lain relatif baik,” ujar Airlangga. Terkait melemahnya nilai rupiah terhadap kurs dollar AS, Airlangga menilai hal ini terjadi di semua negara. Jepang malah disebutnya mengalami pelemahan kurs yang lebih dalam.
Inflasi juga dinilai masih tetap terkendali. Dengan penguatan dollar AS, ujarnya, ada kesempatan peningkatan daya saing barang ekspor. Hal ini perlu diperkuat.
Belum ada perubahan signifikan
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai indeks daya saing IMD seakan klaim pemerintah untuk mendapatkan rapor baik di akhir masa pemerintahan. Dalam ranking kemudahan berusaha (ease of doing business) Bank Dunia, peringkat Indonesia belum beranjak dari urutan ke-73. Indikator dalam ranking Bank Dunia ini dinilai lebih relevan, yakni kemudahan berusaha, prosedur perizinan, klaim pajak transparan dan lebih mudah.
”Secara struktur fundamental belum ada perubahan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Esther.
Secara struktur fundamental belum ada perubahan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.
Bertahun-tahun pemerintah lebih banyak menggelontor bantuan sosial. Namun, performa ekonominya dinilai tak mumpuni. Akibatnya, angka kemiskinan Indonesia hanya turun 2 persen, ketimpangan juga tidak turun secara signifikan, pengangguran juga masih tinggi.
”Kalau performa ekonomi kita bagus, nilai mata uang rupiah tidak selemah sekarang,” ujar Esther.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal juga menilai, kendati beberapa indikator makro, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, masih cukup baik, beberapa hal perlu diwaspadai. Selain pelemahan nilai tukar rupiah, kondisi fiskal juga menghadapi risiko karena ada warisan utang masa Covid-19 yang jatuh tempo pada 2025 dengan nilai cukup besar, sekitar Rp 700 triliun-Rp 800 triliun.
”Kalaupun indeks daya saing meningkat, tetapi kan hanya memotret secara makro dan sebagian indikator mikro. Jadi, kalaupun Jepang turun peringkat karena pelemahan mata uang, Indonesia juga mengalami meski tidak sedalam Jepang. Namun, di ASEAN, secara yoy kita cukup dalam, jadi harus diwaspadai,” tuturnya.
