Defisit Anggaran di APBN – Plin-plan Defisit Anggaran di APBN Transisi. ”Saya kira transisi (pemerintahan) kali ini akan sangat mulus.
Dari tiga kandidat (di Pemilihan Presiden 2024), tim saya sangat terbuka mengatakan bahwa kami adalah bagian dari tim Jokowi. Kami tidak malu,” ucap presiden terpilih Prabowo Subianto burung77 dengan penuh keyakinan di hadapan bankir dan pengusaha yang hadir di acara Mandiri Investment Forum, Selasa (5/3/2024).
Prabowo yang berpasangan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, memang sejak awal mengusung jargon ”keberlanjutan” dalam kampanyenya. Ia bersumpah akan melanjutkan program-program Jokowi ketika kelak menjabat, berbeda dengan kandidat lain yang mengusung konsep ”perubahan” dan ”perbaikan”.
Dengan janji keberlanjutan itu, proses transisi pemerintahan dari rezim Jokowi ke Prabowo pun berkali-kali diklaim akan berlangsung mulus. Sesuatu yang pastinya bisa menenangkan pasar. Selain karena Prabowo berpasangan langsung dengan putra Jokowi, untuk pertama kalinya dalam sejarah pasca-Reformasi, presiden terpilih juga merupakan bagian dari pemerintahan.
Sampai saat ini, Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan RI. Sebagai perbandingan, pada Pemilu 2014, Jokowi sebagai presiden terpilih merupakan pendatang baru di panggung politik nasional. Sementara pada Pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mundur dari jabatan menteri sebelum pemilu digelar.
Atas dasar itu, berkali-kali pula menteri-menteri Jokowi menjamin program unggulan Prabowo-Gibran sudah dimasukkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Kebutuhan anggarannya pun akan diakomodasi dalam Rancangan APBN 2015 yang disusun pemerintahan Jokowi.
”Seluruhnya sudah masuk dalam postur APBN. Bahkan, tidak perlu lagi dibentuk tim transisi karena pemerintahan baru ini, kan, arahnya keberlanjutan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (24/4/2024).
Itulah mengapa, tidak mengejutkan ketika target defisit fiskal di RAPBN 2025 akhirnya ditetapkan 2,45-2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB). Asumsinya, atas nama ”keberlanjutan”, pelebaran defisit hingga mepet batas aman itu muncul karena RAPBN 2025 memang sudah memasukkan program lama Jokowi sekaligus program baru milik Prabowo. Meski secara disiplin fiskal mengkhawatirkan, secara politik itu tidak mengherankan.
Setidaknya ada dua program utama yang memerlukan anggaran besar di RAPBN 2025. Pertama, janji kampanye Prabowo berupa program makan bergizi gratis dengan total nilai anggaran Rp 400 triliun. Kedua, janji Prabowo kepada Jokowi untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan alokasi Rp 16 triliun setiap tahun di APBN.
Namun, pembahasan awal RAPBN 2025 antara pemerintah dan DPR pekan ini memunculkan tanya atas klaim transisi yang mulus itu. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa tiba-tiba meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menekan defisit secara drastis menjadi 1,5-1,8 persen dari PDB. Alasannya, untuk memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi rezim Prabowo.
Defisit APBN yang terlalu lebar di 2,45-2,82 persen dari PDB dikhawatirkan ”menutup” peluang Prabowo untuk memasukkan program dan kebijakannya sendiri. Artinya, dengan batas aman defisit 3 persen dari PDB, ruang yang tersisa untuk menambah utang tinggal sebesar Rp 45 triliun atau 0,18 persen dari PDB (dengan asumsi PDB 2025 adalah Rp 24.316-Rp 24.479 triliun).
”Makanya, ruang fiskal itu, kan, lebih bagus kita berikan saja (ke rezim Prabowo) sebagaimana dulu Pak SBY memberikan (ruang fiskal ke Pak Jokowi). Itu wajar, normal, tidak ada yang luar biasa,” kata Suharso.
Ia mengakui, desain defisit yang lebih rendah itu sebelumnya tidak terpikirkan saat pemerintah menyusun KEM-PPKF dan RKP 2025. ”Memang waktu itu belum dipikirkan karena Bappenas dan Kemenkeu baru secara informal, belum official, bertemu dengan tim Pak Prabowo. Setelah kami evaluasi dan hitung lagi, loh kok? Daripada kita berdebat di internal kita, ya sudahlah, kita kasih room saja (lewat defisit yang lebih rendah),” tuturnya.
Berbeda dengan Suharso, Sri Mulyani masih meyakini defisit 2,45-2,82 persen dari PDB. Menurut dia, penetapan target defisit dalam KEM-PPKF sudah melibatkan semua kementerian. Tim Prabowo pun sebenarnya sudah dilibatkan sejak awal. Beda sikap Suharso dan Sri Mulyani ini menunjukkan pemerintahan Jokowi tidak kompak membahas APBN transisi untuk Prabowo.
”(Setelah) terpilih presiden baru, kami tanyakan kepada incoming government ini maunya seperti apa. Jadi ini semua memang mewadahi berbagai dinamika perubahan. Dari transisi politik, aspirasi pemerintahan baru, prioritas yang harus kita jaga, tetapi tetap dalam rambu APBN yang kredibel,” tutur Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi XI DPR, Kamis (6/6/2024).
Uniknya, usulan Suharso untuk menekan defisit demi memberi ruang bagi Prabowo itu didukung oleh perwakilan partai oposisi (non-koalisi pendukung Prabowo saat pemilu) di DPR, seperti PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
