Hilirisasi Harus Jangkau UMKM – Presiden: Hilirisasi Harus Jangkau UMKM dan Diteruskan Pemerintah Mendatang.
Presiden Joko Widodo kembali menegaskan tentang pentingnya hilirisasi seluruh produk mentah di Tanah Air. Presiden tidak ingin hilirisasi hanya berfokus pada industri besar, tetapi juga harus berfokus pada usaha, mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Untuk itu, Presiden pun menitipkan pesan kepada presiden Indonesia mendatang untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi.
”Hilirisasi itu bukan hanya untuk yang besar-besar, bukan urusan nikel saja, bukan urusan tambang tembaga yang gede-gede, ndak. Yang UKM pun kita harus industrialisasikan, harus hilirisasikan kopislot77 semua produk yang masih mentahan,” ujar Presiden dalam sambutan saat membuka Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Kamis (31/8/2023).
Hilirisasi harus dilanjutkan meskipun mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. ”Meskipun ditekan oleh Uni Eropa, ditekan dari WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), ditekan dari IMF (Dana Moneter Internasional), jangan mundur, jangan berhenti. Dan nanti akan saya pesan juga kepada presiden berikut yang akan datang akan saya pesan jangan sampai menghentikan yang namanya hilirisasi, rugi besar kita,” ucap Presiden.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Ketua BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari, pendiri HIPMI Abdul Latief, dan Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar.
Selain itu, hadir juga Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo.
Presiden menyebut bahwa hilirisasi penting dilakukan agar Indonesia memiliki nilai tambah sehingga harus dilanjutkan di pemerintahan mendatang. ”Ya, hitung-hitungannya jelas sekali bahwa hilirisasi, industrialisasi akan melompatkan kita menjadi negara maju. Hitung-hitungannya ada, kalkulasinya ada. Kalau yang mau bantah juga silakan,” ucap Presiden.
Kompetisi antarnegara semakin sengit
Presiden mengatakan bahwa berdasarkan perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia akan memiliki pendapatan per kapita hingga 10.900 dollar AS dalam 10 tahun yang akan datang jika program hilirisasi terus dijalankan. Pendapatan tersebut terus meningkat menjadi 15.800 dollar AS dalam 15 tahun dan 25.000 dollar AS pada 2045.
Saat ini, kompetisi antarnegara dalam bidang ekonomi juga semakin sengit, baik untuk memperebutkan pasar ekspor maupun memperebutkan investasi. Menurut Presiden, indeks daya saing global Indonesia makin baik dan menempati peringkat ke-34, naik 10 peringkat dari sebelumnya di posisi ke-44.
Naik peringkat
Salah satu komponen yang dinilai mendongkrak peringkat, yang dirilis Institute for Management Development (IMD), adalah infrastruktur. ”Naik 10 peringkat, ini masuk dalam kategori tertinggi di dunia karena lompatannya 10 peringkat. Dan komponen competitiveness-nya, daya saing kita yang paling bagus memang di infrastruktur,” jelas Presiden.
Selain itu, efisiensi bisnis di Indonesia juga dinilai sudah sangat baik dan naik 11 peringkat, efisiensi pemerintah naik 4 peringkat. Indeks yang paling baik lompatannya adalah performa ekonomi yang naik 13 peringkat dari sebelumnya peringkat 42 menjadi 29. ”Ini juga perlu kita lanjutkan agar competitiveness index kita menjadi makin baik sehingga kelihatan bahwa dalam bersaing dengan negara-negara lain kita memiliki kemampuan,” tambahnya.
Penerapan sistem ”credit scoring” untuk pembiayaan UMKM
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mendorong penerapan sistem credit scoring dalam pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR). Menurut Presiden, pembiayaan dengan sistem seperti itu dinilai lebih memudahkan bagi para pengusaha muda yang belum memiliki banyak aset sebagai jaminan.
”Saya masih mendorong terus kepada menteri, kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan), kepada BI (Bank Indonesia) agar kalau bisa urusan kredit KUR (kredit usaha rakyat) ini tanpa agunan. Mestinya harus menggunakan sistem credit scoring, mestinya seperti itu karena sudah 145 negara untuk UMKM itu menggunakan sistem credit scoring, melihat skornya, melihat karakternya,” kata Presiden.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP HIPMI Akbar Himawan Buchari, antara lain, berharap agar terdapat sinergitas antara BUMN dan pengusaha swasta sehingga tidak ada kegiatan ekonomi yang tumpang tindih. Apalagi, mayoritas pengusaha HIPMI didominasi oleh 70 persen UMKM dan hanya 30 persen korporasi.
