Realisasi Investasi Tak Terpengaruh Pemilu 2024 – Realisasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam dalam negeri pada triwulan I-2024 mencapai Rp 401,5 triliun, naik 22,1 persen dibanding periode yang sama tahun 2023. Pencapaian realisasi investasi sebesar itu mencakup sektor infrastruktur dan jasa (42,1 persen), sektor manufaktur (40,2 persen), dan sektor primer (17,7 persen).
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadia, saat konferensi pers, Senin (29/4/2024), di Jakarta, mengatakan, tahun 2024 merupakan tahun penuh dinamika politik karena ada pemilu. Biasanya, investor akan wait and venetian89 see ketika suatu negara tujuan investasi mengalami pemilu. Kendati demikian, pencapaian realisasi investasi triwulan I-2024 yang masih tumbuh 22,1 persen menunjukkan dinamika itu bisa dilewati.
”Tahun 2024, target investasi yang ditetapkan Presiden Joko Widodo mencapai Rp 1.650 triliun dan target rencana strategis APBN Rp 1.239,3 triliun. Ini bukan angka yang sedikit. Kami bersama tim berusaha jemput bola supaya target itu tercapai,” kata Bahlil.
Jika dibedah per sektor, realisasi investasi triwulan I-2024 yang terbesar ada di sektor infrastruktur dan jasa dengan porsi 42,1 persen terhadap total atau senilai Rp 169,2 triliun, diikuti sektor manufaktur dengan porsi 40,2 persen atau senilai Rp 161,1 triliun, dan sektor primer dengan porsi 17,7 persen atau senilai Rp 71,2 triliun.
Kemudian, jika dilihat dari sisi penanaman modal asing (PMA), realisasi pada triwulan I-2024 tercatat Rp 204,4 triliun. Lima besar subsektor realisasi PMA adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya; pertambangan; transportasi, gudang, dan telekomunikasi; industri kimia dan farmasi; serta industri kertas dan percetakan.
Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada triwulan I-2024 tercatat Rp 197,1 triliun. Lima besar subsektor realisasi PMDN adalah transportasi, gudang, dan telekomunikasi; pertambangan; industri makanan; jasa lainnya; serta perdagangan dan reparasi.
”Sejak 2021, Pemerintah Indonesia berusaha terus mendorong hilirisasi. Komposisi sektor yang jadi sasaran investasi sejauh ini telah sejalan dengan apa yang kami harapkan,” ujarnya.
Adapun lima besar lokasi realisasi PMA pada triwulan I-2024 adalah Jawa Barat, diikuti Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sementara lima besar lokasi realisasi PMDN pada triwulan I-2024 adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, dan Kalimantan Timur.
Sulawesi Tengah dan Maluku Utara diketahui menjadi sentra smelter nikel. Sementara di Jawa Timur, tepatnya di Gresik, terdapat smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia.
”Investasi Freeport di Gresik itu mencapai 3 miliar dollar AS. Selama ini, Freeport mengekspor konsentrat tembaga, sedangkan produk turunan konsentrat itu banyak. Mulai Mei atau Juni 2024, smelter Freeport di sana sudah menghasilkan produk hilir,” ujar Bahlil.
Bahlil menambahkan, secara khusus realisasi investasi hilirisasi telah mencapai Rp 75,8 triliun atau 18,9 persen dari total realisasi investasi pada triwulan I-2024. Jumlah itu terdiri dari realisasi hilirisasi mineral berupa smelter nikel, tembaga, dan bauksit (Rp 43,2 triliun), hilirisasi kehutanan berupa pulp dan kertas (Rp 13,3 triliun), minyak sawit mentah/oleochemical (Rp 11,1 triliun), petrokimia (Rp 7,4 triliun), dan baterai kendaraan listrik (Rp 0,8 triliun).
”Ke depan, hilirisasi akan terus didorong karena calon presiden terpilih sudah menyebutkan juga pentingnya hilirisasi. Kami berharap suasana geopolitik tidak melebar. Hal yang kami khawatirkan ialah konflik di Timur Tengah karena berpengaruh ke harga minyak yang ujung-ujungnya berhubungan dengan harga produksi,” kata Bahlil.
Head of Center of Industry, Trade, and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, saat dihubungi terpisah, berpendapat, perang yang sekarang terjadi di Timur Tengah ataupun Rusia-Ukraina itu adalah fragmen kecil yang berpengaruh ke investasi hilirisasi. Faktor yang paling berpengaruh adalah sejauh mana Pemerintah Indonesia mau menawarkan insentif lebih besar dan bersaing dengan negara lain.
