Dorong 3 Juta Rumah Skema Subsidi Diusulkan Berubah – Pasangan presiden-wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menjanjikan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Agar bisa mencapai target ambisius itu, skema subsidi perumahan diusulkan berubah.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto mengemukakan, sektor perumahan memiliki kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, upaya penyelesaian kekurangan rumah (backlog) di Indonesia cenderung lamban. Selama satu dasawarsa terakhir, angka kekurangan rumah di Indonesia hanya turun 10 persen.
Pada tahun 2020, sebanyak 13,6 juta topgaming77 keluarga tercatat belum memiliki rumah. Adapun pada 2022 keluarga yang belum memiliki rumah sebanyak 12,7 juta keluarga atau 20 persen dari jumlah keluarga.
Sementara itu, laju penambahan kebutuhan hunian per tahun berkisar 600.000-800.000 unit sejalan dengan bertambahnya keluarga baru. Pada tahun 2035, jumlah penduduk di Indonesia diperkirakan sebanyak 304 juta, dengan 60 persen di antaranya tinggal di perkotaan. Akses perumahan yang cepat, mudah, dan ringan diperlukan untuk mengurai masalah kekurangan rumah.
Ia menilai, program penyediaan 3 juta rumah membutuhkan komitmen semua pihak. Tahun 2024, REI telah menyiapkan 600.000 kavling lahan yang diperkirakan cukup untuk penyediaan 1 juta rumah di kawasan perkotaan.
”Cara penyelesaian (backlog) yang sama tidak akan mampu menghasilkan penurunan backlog rumah secara signifikan. Diperlukan perubahan skema subsidi perumahan yang lebih efektif,” ujar Joko di sela-sela perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-52 REI di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (26/4/2024).
Joko mengakui, diperlukan pergeseran pola fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi subsidi selisih bunga. Anggaran FLPP dimasukkan ke dalam dana abadi dan diinvestasikan. Hasil investasi dana abadi akan dipadukan dengan sumber pendanaan lain untuk pembiayaan subsidi selisih bunga. Bauran dana abadi itu dinilai akan mampu menopang pembiayaan subsidi 3 juta rumah.
Dana abadi dinilai juga dapat memanfaatkan sumber dana lain, seperti dana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan dana wakaf yang ditempatkan di perbankan untuk menjadi dana pendamping pembiayaan subsidi selisih bunga.
Hal senada dikemukakan Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar. Pemerintah baru menjanjikan akan memberikan tunjangan berupa 3 juta rumah dalam satu periode atau tiga kali lipat dibandingkan periode saat ini yang sebanyak 1 juta unit rumah. Meningkatnya jumlah rumah yang akan dibangun tersebut menandakan anggaran subsidi yang dibutuhkan lebih besar ketimbang periode sebelumnya.
Untuk memperluas sasaran pembiayaan, pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah untuk meninjau ulang definisi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebab, kalangan yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dengan penghasilan di atas Rp 8 juta per bulan juga memiliki daya beli terbatas untuk mengakses rumah.
”Kami usulkan kategori penghasilan yang memperoleh subsidi agar diperluas menjadi Rp 12 juta atau Rp 15 juta. Usulan skema pembiayaan sedang dibahas bersama dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan,” kata Hirwandi.
Lebih lanjut, Hirwandi mengatakan, tenor kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi diusulkan dibatasi menjadi 10 tahun, dan selebihnya mengikuti suku bunga pasar. Ini karena penghasilan masyarakat terus meningkat dalam satu dasawarsa. Masyarakat cenderung akan melunasi cicilannya rata-rata setelah memasuki tahun ke-10 sekalipun tenor yang diambil berjangka waktu lebih lama.
Hingga saat ini, pemerintah menerapkan skema FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan suku bunga tetap (fixed rate) 5 persen per tahun dan pinjaman berjangka hingga 20 tahun.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menyampaikan, skema pembiayaan masih dalam pembahasan bersama ekosistem pembiayaan perumahan. BTN mengusulkan agar pembiayaan tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengingat program 3 juta rumah menargetkan rumah yang akan dibangun tiga kali lipat dibandingkan periode sebelumnya.
